Cisarua, (BS) - Alih fungsi lahan di kawasan puncak bukanlah isu baru, dari berbagai penelitian telah menunjukkan, alih fungsi lahan yang tak terkendali menjadi penyebab utama banjir, yang kerap melanda wilayah lebih hilir. Berdasarkan data yang tersedia, kawasan Puncak telah ditetapkan sebagai zona konservasi dan daerah resapan air.
"Namun sangat ironis, banjir melanda kawasan puncak, yang seharusnya menjadi daerah resapan air. Sepertinya kini berubah, karena sudah banyak alih fungsi lahan menjadi kompleks wisata dan properti komersial." Dikatakan M.Syafwan, aktivis lingkungan di Kawasan puncak kabupaten Bogor.
Kasus Hibisc Fantasy Puncak, lanjut M.Syafwa, alih fungsi lahan adanya keterlibatan skandal dua perusahaan plat merah. "Antara PT Jaswita BUMD Pemprov Jawa Barat dan PTPN VIII, Perusahaan Negara yang mengelola lahan perkebunan," terangnya.
Dua entitas tersebut kata Dia, seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga aset Negara dan lingkungan, tetapi justru terlibat dalam skandal dalam proyek yang diduga melanggar aturan karena terjadi, lahan yang digunakan melebihi batas pemanfaatan yang diizinkan.
"Direktur PT Jaswita Jabar, Wahyu Nugroho, serta Direktur PTPN VIII, Didik Prasetyo, menjadi figur sentral yang patut diminta pertanggung jawaban dalam kasus ini,". tegasnya Senin 10/03/2025.
Sesuai dengan regulasi tata ruang yang berlaku, pemanfaatan lahan di kawasan Puncak dibatasi ketat untuk menghindari risiko bencana ekologis. Namun proyek itu tetap berjalan dengan luas lahan yang signifikan, diduga tanpa kajian lingkungan yang memadai.
" ini menunjukkan adanya pelanggaran, indikasi penyimpangan administratif yang serius." ucap nya.
Jika proyek ini tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang sambung nya, mengapa bisa mendapatkan izin?. Siapa yang menyetujui pemanfaatan lahan melebihi batas aturan? "Inilah pertanyaan kami yang harus dijawab oleh PT Jaswita Jabar dan PTPN VIII." tuturnya.
jika tanpa kejelasan menurut nya, publik berhak mencurigai bahwa ada permainan kotor dalam proyek tersebut, Apakah kita akan membiarkan mafia perizinan terus beraksi? Ataukah kita akan bersuara dan menuntut keadilan?. "Tentu saja kami akan memilih yang kedua." pungkasnya.(Wan)
