CISARUA, (BS) - Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) yang menetapkan penghentian sementara operasional angkutan kota (angkot) di jalur wisata Puncak setiap tanggal merah menuai kritik dari masyarakat wilayah selatan Kabupaten Bogor, khususnya di Ciawi, Megamendung, dan Cisarua. Kebijakan tersebut dinilai merugikan masyarakat kecil yang mengandalkan angkutan umum untuk mobilitas sehari-hari.
Kebijakan ini diterapkan dengan alasan untuk mengurai kemacetan di kawasan wisata Puncak saat akhir pekan dan hari libur nasional. Namun, menurut warga, solusi tersebut justru menambah beban warga lokal, terutama para ibu rumah tangga dan pelaku usaha mikro.
“Langkah ini seolah mengorbankan warga lokal demi kenyamanan wisatawan. Pengguna angkot terpaksa harus merogoh kocek lebih dalam menggunakan ojek dengan tarif yang bisa tiga kali lipat dari ongkos angkot,” ungkap Azet Basuni, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS), Sabtu (31/5).
Azet mempertanyakan dasar pengambilan kebijakan tersebut yang dianggap tidak melibatkan warga terdampak secara langsung. Ia menilai kebijakan ini bersifat sepihak dan kurang mempertimbangkan realitas sosial masyarakat lokal yang belum semuanya memiliki kendaraan pribadi.
“Jika angkot dianggap biang kemacetan, bagaimana dengan mobil-mobil mewah berplat B yang justru mendominasi jalur Puncak saat libur? Apakah tidak ada alternatif lain selain meliburkan angkot?” tanyanya.
Ia menambahkan bahwa masyarakat selama ini juga telah cukup terdampak oleh penerapan kebijakan rekayasa lalu lintas one way, dan kini kembali terbebani dengan pembatasan operasional angkot.
“Kami menolak kebijakan yang jelas-jelas merugikan rakyat kecil. Pemerintah harus membuka ruang dialog dan evaluasi terbuka terhadap keputusan ini,” tegasnya.
Azet juga menyayangkan kebijakan ini muncul bersamaan dengan peringatan Hari Jadi Bogor ke-543. Ia menyebut kebijakan tersebut tidak mencerminkan keberpihakan pada rakyat kecil.
“Hari jadi Bogor ke-543 ini harusnya jadi momentum menghadirkan kebijakan yang menyejahterakan, bukan malah menyengsarakan,” pungkasnya.
