DEPOK, (BS) — Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, menegaskan bahwa penataan transportasi umum terintegrasi harus menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi kemacetan yang kian kompleks dan berdampak pada produktivitas masyarakat. Menurutnya, penanganan kemacetan tidak bisa lagi bergantung pada pelebaran jalan semata.
Ade menyampaikan, DPRD Kota Depok berkomitmen mendukung kebijakan transportasi publik terintegrasi melalui penguatan regulasi, dukungan anggaran, serta pengawasan terhadap implementasi kebijakan di lapangan.
“Peningkatan volume kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan telah menjadikan kemacetan sebagai persoalan struktural. Ini tidak bisa diselesaikan secara parsial,” ujar Ade, Rabu (24/12).
Ia menilai, pembangunan infrastruktur jalan tetap diperlukan, namun harus berjalan beriringan dengan penguatan sistem angkutan umum sebagai satu kesatuan kebijakan mobilitas.
Sebagai langkah awal, DPRD mendukung penganggaran pembebasan lahan dan pembangunan jalan alternatif Engram Pemuda, serta pelebaran Jalan Pemuda–Parung Bingung guna memperbaiki distribusi lalu lintas dan mengurai kepadatan di titik-titik rawan kemacetan.
Meski demikian, Ade menekankan bahwa pembangunan jalan tidak boleh menjadi solusi tunggal. Tanpa sistem transportasi publik yang kuat, pelebaran jalan justru berpotensi meningkatkan ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi.
“Jika tidak dibarengi transportasi publik yang memadai, kemacetan hanya akan berpindah lokasi, bukan terselesaikan,” tegasnya.
Dalam kerangka kebijakan tersebut, DPRD mendorong penambahan rute angkutan umum yang terhubung dengan terminal, stasiun, dan pusat aktivitas masyarakat, dengan bus kota sebagai tulang punggung mobilitas perkotaan.
Pemerintah Kota Depok juga terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menambah trayek Transjakarta, mengingat tingginya mobilitas harian warga Depok menuju ibu kota.
Selain perluasan rute, DPRD turut menaruh perhatian pada peningkatan kualitas layanan angkutan umum melalui peremajaan armada yang memenuhi standar keselamatan, kenyamanan, dan kelayakan operasional. Menurut Ade, kualitas layanan menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan transportasi terintegrasi membutuhkan sinergi lintas wilayah antara pemerintah pusat, DKI Jakarta, dan Kota Depok, serta partisipasi aktif masyarakat.
