Bogor, (BS) - Enam tahun berlalu sejak amukan banjir bandang dan longsor memorak-porandakan wilayah barat Kabupaten Bogor pada tahun 2020, namun denyut nadi kehidupan di Kecamatan Sukajaya, Cigudeg, dan Jasinga seolah masih berdetak lemah. Tanda-tanda pemulihan yang dijanjikan bak fatamorgana di tengah gurun pasir, meninggalkan luka menganga di hati warga.
Saya masih ingat betul bagaimana dahsyatnya bencana itu. Rumah-rumah rata dengan tanah, jembatan putus, dan sawah ladang berubah menjadi lautan lumpur. Janji-janji manis tentang pembangunan kembali infrastruktur dan pemulihan ekonomi pun berhamburan. Tapi, enam tahun kemudian, janji itu hanya menjadi catatan usang yang tak kunjung diterjemahkan dalam tindakan nyata.
Dede Surya, jurnalis daerah sekaligus tokoh pemuda setempat, menjadi corong kegelisahan warga. Ia menyampaikan pesan terbuka di hadapan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Doni Maradona Hutabarat, saat kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tahun anggaran 2025 di Kampung Papangungan, Desa Bunar, Cigudeg, Senin (10/11/2025).
“Lahan warga, sawah, dan perkebunan rusak. Mereka menunggu negara hadir, bukan hanya melalui janji,” ujarnya dalam sesi tanya-jawab.
Dede menjelaskan, meskipun di wilayah hulu seperti Desa Urug dan Harkatjaya (Kecamatan Sukajaya) sudah ada program irigasi, kondisi di wilayah tengah dan hilir, terutama di Cigudeg dan Jasinga, masih memprihatinkan.
Desa-desa seperti Suakaraksa, Sukamaju, Bunar, Mekarjaya, Kalong Sawah, Sipak, Pamagarsari, Jasinga dan Koleang, menurutnya, belum tersentuh program pemulihan infrastruktur yang berarti.
Bukan hanya soal normalisasi Sungai Cidurian yang tak kunjung terealisasi, warga juga menghadapi masalah pelik akibat kerusakan jembatan penghubung antarwilayah. Di Kampung Cigowong, Desa Sukamaju, jembatan kayu yang menjadi satu-satunya akses menuju pasar dan sekolah kini nyaris ambruk.
Sementara itu, di Kampung Papangungan, jembatan gantung yang roboh diterjang banjir pada 2020 belum dibangun kembali. Bayangkan, bagaimana anak-anak harus memutar jauh untuk bisa bersekolah, bagaimana petani kesulitan mengangkut hasil panen, dan bagaimana akses ke layanan kesehatan menjadi terhambat.
“Sudah enam tahun warga menunggu. Jembatan itu bukan hanya soal infrastruktur; itu nyawa ekonomi, akses pendidikan, dan layanan kesehatan,” tegasnya.
