CIBINONG, (BS) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui kolaborasi lintas lembaga bersama Kejaksaan Negeri, Polres, Kodim, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hal itu diungkapkan Bupati Bogor, Rudy Susmanto usai memimpin rapat koordinasi di Ruang Rapat I Sekretariat Daerah, Cibinong, Senin (24/11).

Rapat turut dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Denny Achmad, perwakilan Kodim 0621, Polres Bogor, BPN 1 Kabupaten Bogor, serta jajaran Pemkab Bogor.

Satgas tersebut dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, dengan dukungan Polres dan Kodim Bogor, serta keterlibatan aktif BPN. Efektif mulai 10 November 2025, Satgas menjadi instrumen percepatan pembangunan ekonomi berbasis masyarakat yang juga sejalan dengan program nasional.

Bupati Rudy menjelaskan bahwa Satgas bergerak melakukan sosialisasi ke 416 desa dan 19 kelurahan di Kabupaten Bogor, sekaligus menginventarisasi aset milik daerah yang berpotensi dijadikan basis operasional koperasi.

 “Satgas telah memimpin rapat evaluasi mingguan untuk mengawal setiap aspek pembangunan Koperasi Merah Putih, mulai dari pendataan aset desa hingga strategi pengembangan ekonomi lokal,” ujar Rudy.

Dalam waktu dekat, salah satu agenda penting adalah peletakan batu pertama pembangunan koperasi di Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, pada 29 November 2025 yang rencananya dihadiri Menteri Koperasi. Pembangunan juga akan dilakukan secara bertahap di berbagai titik wilayah lainnya.

 “Target jangka panjang kami, sebanyak 435 Koperasi Merah Putih akan hadir di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Bogor,” tambahnya.

Rudy menegaskan, Satgas kini terus mempercepat koordinasi antarinstansi sambil menginventarisasi aset daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai modal koperasi.

“Kami berharap program ini mampu memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat pedesaan dan perkotaan, serta mendukung kebijakan nasional Koperasi Merah Putih. Pembiayaan akan bersumber dari pemerintah pusat dan akan dipantau ketat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutupnya. (Red)