Bogor (BS) – Upaya memperkuat tata kelola dan kualitas kepemimpinan desa terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor bersama IPB University dengan meluluskan 210 kepala desa dan perangkat desa se-Kabupaten Bogor melalui Program Sekolah Pemerintahan Desa (SPD) Angkatan V Tahun 2025, yang diwisuda di Gedung Graha Widya Wisuda IPB University, Dramaga, Selasa (23/12/2025), sebagai langkah strategis mencetak aparatur desa profesional, berintegritas, dan berbasis data presisi.
Sebanyak 210 peserta tersebut dinyatakan lulus setelah mengikuti proses pembelajaran intensif selama lima bulan, terhitung sejak Agustus hingga Desember 2025. Para lulusan terdiri dari 70 kepala desa dari 38 kecamatan, serta 140 perangkat desa pendamping, yang meliputi 70 operator spasial dan 70 operator sosial.
Program kolaboratif antara Pemkab Bogor dan IPB University ini difokuskan pada penguatan kapasitas aparatur desa, mulai dari tata kelola pemerintahan desa, transformasi desa, pemetaan wilayah, hingga pendataan sosial berbasis Data Desa Presisi.
Mewakili Bupati Bogor, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Hadijana, menegaskan bahwa paradigma pembangunan desa kini telah bergeser.
“Desa tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek utama. Paradigmanya berubah dari membangun desa menjadi desa yang membangun,” ujar Hadijana.
Ia mengungkapkan bahwa bantuan keuangan desa dari Pemkab Bogor meningkat dari Rp1 miliar menjadi Rp1,5 miliar per desa. Namun, peningkatan anggaran tersebut harus dibarengi dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan harus menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,” tegasnya.
Hadijana juga berpesan agar lulusan SPD Angkatan V mampu menjadi pemimpin desa yang “Cageur, Bener, Pinter”, yakni sehat jasmani dan rohani, berintegritas, serta cerdas dalam mengambil keputusan.
Sementara itu, Rektor IPB University, Alim Setiawan Slamet, menyatakan bahwa Sekolah Pemerintahan Desa merupakan wujud nyata sinergi perguruan tinggi dengan pemerintah daerah dalam membangun sumber daya manusia desa yang profesional dan adaptif.
