Cibinong, (BS) - Pemerintah Kabupaten Bogor bergerak cepat memperkuat benteng pertahanan melawan korupsi. Bupati Bogor, Rudy Susmanto, memimpin langsung Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Monitoring Center for Prevention (MCP) di Ruang Soekarno Hatta, Pendopo Bupati Bogor, Senin (20/10/25). Agenda ini menjadi bukti keseriusan Pemkab Bogor dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
MCP, sebagai instrumen yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berfungsi memonitor dan mendorong upaya pencegahan korupsi di seluruh pemerintah daerah. Langkah ini diharapkan mampu meminimalisir potensi penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan, tindak lanjut pelaksanaan MCP dan Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK Tahun 2025 adalah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
"Ini merupakan ikhtiar bersama untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas tinggi," kata Bupati Bogor.
Rudy Susmanto berharap seluruh perangkat daerah dapat bersinergi memperkuat sistem pencegahan korupsi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan. Tujuannya jelas, mewujudkan Kabupaten Bogor yang maju, transparan, dan berintegritas tinggi.
Tak hanya internal pemerintah, Bupati juga mengajak seluruh pihak eksternal, termasuk masyarakat, dunia usaha, dan lembaga sosial, untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan MCP dan SPI KPK Tahun 2025.
Sekda Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menambahkan bahwa rapat evaluasi ini sangat penting untuk memastikan percepatan penyelesaian dokumen dan mengatasi berbagai kendala teknis yang dihadapi perangkat daerah dalam pelaksanaan MCP maupun SPI KPK tahun 2025.
"Forum ini menjadi ruang bersama bagi seluruh perangkat daerah untuk berbagi informasi, mendiskusikan permasalahan, serta mencari solusi agar seluruh target dapat terpenuhi tepat waktu," ujar Ajat Rochmat Jatnika.
Menurut Sekda, Tim MCP Kabupaten Bogor bekerja keras hingga larut malam demi memastikan seluruh dokumen dilengkapi sesuai arahan Bupati. Selain MCP, rapat juga membahas perkembangan pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK tahun 2025.
