Depok, (BS) - Sekretaris Fraksi PKB DPRD Kota Depok, Siswanto, menyayangkan langkah Tati Rahmawati (TR) yang melayangkan somasi terkait penonaktifan dirinya dari alat kelengkapan dewan. Menurutnya, TR tidak memahami mekanisme yang berlaku di internal partai. Saya merasakan betul bagaimana dinamika politik internal bisa berujung pada keputusan yang kadang mengejutkan.
"Melayangkan surat somasi, apakah itu TR sendiri atau melalui kuasa hukum, ini sepertinya tidak tahu mekanisme dan praktik yang ada," ujar Siswanto.
Siswanto menjelaskan bahwa keputusan menonaktifkan TR dari keanggotaan di Badan Musyawarah (Bamus) dan Komisi B DPRD Kota Depok bukan hanya didasarkan pada keputusan Badan Kehormatan Dewan (BKD). Partai, kata dia, memiliki penilaian tersendiri atas kinerja seluruh anggota fraksi. Pengalaman saya menunjukkan, evaluasi kinerja internal adalah hal yang wajar dalam organisasi politik.
"Keputusan BKD terkait pelanggaran etik yang dilakukan TR hanya sebagai pemicu. Partai kemudian meyakini bahwa TR telah melakukan pelanggaran etik sebagai anggota dewan dari Fraksi PKB," tegasnya.
Siswanto menambahkan, fraksi bertugas menyampaikan keputusan partai kepada pimpinan DPRD. Jika sanksinya berupa pemberhentian sebagai anggota dewan, maka hal itu akan disampaikan kepada Wali Kota.
Ia menegaskan bahwa partai memiliki hak untuk memberikan sanksi atau bahkan melakukan penggantian antar waktu (PAW) tanpa harus menunggu rekomendasi dari BKD. Kewenangan partai dalam memberikan sanksi memang sering menjadi perdebatan, namun hal ini lazim dalam sistem kepartaian.
"Kemarin itu sebetulnya ringan sanksi yang diberikan partai kepada TR, hanya penonaktifan sementara dari alat kelengkapan dewan. Padahal, jika ada anggota fraksi yang melakukan pelanggaran yang mencederai masyarakat, partai biasanya keras," ungkapnya.
Siswanto mencontohkan kasus anggota DPRD Gorontalo yang langsung di-PAW karena membuat video kontroversial.
Siswanto juga mempertanyakan mengapa TR tidak menyampaikan informasi terkait masalah ini secara langsung. Ia mengaku menunggu klarifikasi dari TR terkait tindakannya yang dianggap melawan mekanisme partai. Saya seringkali menyaksikan, komunikasi yang baik dapat meredam konflik internal.
