Depok, (BS) – Polemik terkait santunan kematian (sankem) dan rencana pembangunan masjid di lahan eks SDN Pondok Cina kembali mencuat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 di DPRD Kota Depok.
Dalam sidang paripurna, Fraksi PKS disebut masih mempermasalahkan dihapusnya anggaran santunan kematian serta pembangunan masjid.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Depok dari Fraksi Demokrat, Endah Winarti, menilai seharusnya pembahasan tidak perlu berlarut-larut.
“Apa yang sudah disepakati bersama seharusnya tidak lagi diperdebatkan. Ini menunjukkan PKS masih mencari panggung,” ujarnya usai sidang, Rabu (20/8).
Endah juga menegaskan bahwa janji politik Wali Kota Depok tetap akan direalisasikan.
“Misi atau janji wali kota ada 20 poin, dan itu tidak akan diingkari. Jalan Sawangan misalnya, sudah pasti akan dilebarkan untuk mengurai kemacetan,” ucapnya.
Terkait santunan kematian, Endah menjelaskan bahwa kebijakan tersebut ditiadakan, namun pemerintah menggantinya dengan fasilitas pemakaman gratis.
“Untuk rumah ibadah, bukan berarti anti masjid. Justru akan dibangun mushola yang lebih representatif dan nyaman untuk warga,” tambahnya.
Menurut Endah, dinamika perdebatan politik wajar terjadi. Namun ia mengingatkan agar perbedaan sikap disalurkan melalui mekanisme yang tepat.
“Kalau politisi berdebat itu wajar, tapi jangan sekadar cari panggung. Semua perwakilan sudah ada di Badan Anggaran, silakan disuarakan di forum itu,” pungkasnya. (Heti)
