Ciawi, (BS) — Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan pentingnya integrasi dan kolaborasi lintas daerah, terutama dengan wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor, sebagai strategi percepatan pembangunan. Hal tersebut disampaikan dalam Borderline Economic Summit (BES) 2026 yang digelar di Ciawi, Rabu (3/12).
Forum BES 2026 menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah kabupaten/kota sekitar, akademisi, pelaku usaha, hingga komunitas pembangunan regional. Dalam kegiatan ini dilakukan penandatanganan Protokol Bogor BES 2025, penandatanganan MoU antardaerah, serta perjanjian kerja sama antarperangkat daerah. Forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan dan kolaborasi konkret untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan.
Acara turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Deputi Perencanaan Kementerian Investasi, para kepala daerah se-Bogor Raya, unsur Forkopimda Kabupaten Bogor, serta para pemangku kepentingan lintas sektor.
Bupati Rudy mengapresiasi penyelenggaraan BES 2026 yang dinilainya menjadi wadah strategis untuk menyatukan visi pembangunan antara Kabupaten Bogor dan daerah sekitarnya. Ia menekankan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penyelesaian persoalan lintas wilayah tidak bisa dilakukan secara terpisah.
“Kita tidak bisa berdiri sendiri. Kabupaten Bogor harus terintegrasi dan berkolaborasi dengan wilayah sekitar agar setiap kebijakan selaras dan memberikan dampak luas,” ujar Rudy.
Ia menambahkan bahwa tujuan utama kebijakan pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, sinergi pembangunan lintas wilayah merupakan langkah nyata menghadirkan perubahan yang berkelanjutan.
“Tujuan kita satu, yakni mensejahterakan masyarakat. BES ini merupakan wujud komitmen bersama pemerintah daerah untuk membangun bangsa mulai dari wilayah masing-masing,” tegasnya.
Rudy juga menyampaikan bahwa forum ini menjadi momentum bagi Kabupaten Bogor untuk memperkuat posisi strategisnya di tingkat regional maupun nasional.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menekankan bahwa tantangan di wilayah Jabodetabekpunjur tidak lagi relevan jika hanya dipandang melalui pendekatan lama seperti “desa mengepung kota” atau sebaliknya. Menurutnya, pendekatan modern harus berbasis aglomerasi, yaitu perencanaan dan pembangunan yang terintegrasi tanpa dibatasi sekat administratif.
