DEPOK, (BS) – Kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah memunculkan keraguan masyarakat terhadap keamanan makanan yang disalurkan. Sebagian bahkan menjadi antipati, karena ada anggapan pihak penyedia tidak bertanggung jawab bila terjadi kasus keracunan.
Menanggapi hal ini, Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Gerindra, Turiman, memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak benar, sesuai dengan pernyataan Kepala BGN (Badan Gizi Nasional).
“Kalau dari ketua BGN, pernyataannya tidak seperti itu. Kalau ada kejadian, BGN akan bertindak langsung, termasuk penanganan pengobatan dan pemberian sanksi kepada kepala dapur,” ujar Turiman saat memberikan keterangan pers di ruang BKD DPRD Depok, Kamis (25/9/2025).
Menurut Turiman, program MBG sejauh ini memberikan banyak manfaat, baik bagi anak sekolah maupun masyarakat sekitar. Selain memastikan pemenuhan gizi anak, program ini juga membuka lapangan kerja di dapur MBG serta menghidupkan roda ekonomi lokal karena bahan pokok disuplai dari pasar sekitar.
“MBG ini sangat bermanfaat. Anak-anak terbantu gizinya, warga bisa bekerja di dapur, dan kebutuhan bahan pokok terserap dari pasar lokal. Jadi ada perputaran ekonomi di masyarakat,” tegasnya.
Namun, ia menilai Pemkot Depok belum serius mengatasi persoalan minimnya dapur MBG. Kondisi ini berdampak pada distribusi makanan bergizi yang tidak merata.
“Di Sukmajaya saja dibutuhkan 16 dapur, tetapi yang beroperasi masih jauh di bawah angka tersebut. Kondisi serupa juga terjadi di kecamatan lain,” jelasnya.
Turiman juga mengingatkan adanya risiko kualitas makanan menurun jika harus dikirim dari dapur yang jaraknya terlalu jauh dari sekolah. Hal ini, katanya, menjadi salah satu faktor penyebab kasus keracunan di sejumlah daerah.
“Kalau di kota besar, dapur dekat dengan sekolah sehingga kualitas lebih terjamin. Tetapi di daerah yang jauh, makanan bisa bermasalah,” katanya.
