Depok, (BS) - Gelaran Musyawarah Anak Cabang (Musancab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Depok mendapatkan apresiasi tinggi dari Walikota Depok, Supian Suri. Lebih dari sekadar menghadiri undangan, kehadirannya mencerminkan komitmen untuk terus bersinergi demi kemajuan kota. Saya pribadi merasakan semangat yang luar biasa dari acara ini, sebuah sinyal positif untuk kolaborasi yang lebih erat.
Dalam sambutannya, Walikota Supian Suri menekankan bahwa kebersamaan, loyalitas kader, dan gerakan aksi yang dicanangkan oleh PKB merupakan fondasi penting untuk melayani masyarakat dan mengakselerasi pembangunan Kota Depok.
"Saya berterima kasih diundang oleh PKB hari ini. Saya berharap Musancab ini dapat menguatkan kebersamaan partai, loyalitas kader, dan semangat gerakan aksi yang dicanangkan. Semangat ini harus sama, yaitu semangat untuk melayani masyarakat dan memajukan Kota Depok," ujar Supian Suri.
Ia tak lupa menyinggung statusnya sebagai bagian dari yang diusung oleh PKB, sebuah pengingat akan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan visi Kota Depok yang lebih baik. Komitmen ini bukan hanya kata-kata, tetapi janji untuk terus bergandeng tangan membangun kota.
"Semangat kebersamaan ini penting untuk terus kita jaga dan tingkatkan," tambahnya.
Salah satu isu krusial yang menjadi perhatian adalah kemacetan di Jalan Sawangan. Walikota menjelaskan bahwa Jalan Sawangan merupakan jalan nasional, sehingga kewenangannya berada di pemerintah pusat. Namun, Pemkot Depok tidak tinggal diam.
"Namun, kami berupaya untuk memaksimalkan jalur alternatif yang ada, yaitu jalan lingkungan, dengan melebarkannya menjadi jalan satu arah. Ini menjadi otoritas Pemerintah Kota Depok, baik dalam pembebasan lahan maupun pengerjaan pelaksanaannya," jelasnya.
Selain itu, pelebaran juga dilakukan di titik-titik kemacetan seperti pertigaan Parung Bingung dan pertigaan Keadilan. Upaya ini menunjukkan keseriusan Pemkot Depok dalam mencari solusi, meski tantangan birokrasi menghadang.
"Pelebaran ini dibiayai oleh pemerintah daerah, namun pelaksanaannya kami harapkan dapat didukung oleh pemerintah pusat, khususnya melalui Komisi V DPR RI yang menangani infrastruktur," lanjutnya.
