BOGOR – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Muhammad Irvan Maulana, menegaskan pihaknya tidak akan segan merekomendasikan penutupan operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) apabila terbukti tidak memenuhi standar gizi dalam penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul adanya laporan masyarakat dan orang tua murid yang menilai menu MBG yang dibagikan kepada siswa tidak layak serta tidak sesuai dengan standar gizi yang seharusnya.
Menindaklanjuti laporan tersebut, DPRD Kabupaten Bogor melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah dapur SPPG yang menjadi penyedia program MBG.
Dari hasil sidak tersebut, Irvan menduga adanya oknum yang memanfaatkan program MBG untuk mencari keuntungan pribadi.
“Ini adalah salah satu program Pak Prabowo. Saya tidak ingin program ini justru dicoreng oleh SPPG yang hanya mencari keuntungan pribadi. Terlebih di bulan Ramadan, jangan sampai penyaluran dirapel hingga tiga hari,” ujar Irvan yang akrab disapa Ipeck.
Ia juga mempertanyakan kandungan gizi dari paket MBG yang dibagikan kepada siswa, yang terdiri dari buah salak, telur, kue, dan keripik tempe.
Menurutnya, komposisi menu tersebut perlu dikaji ulang agar benar-benar memenuhi kebutuhan gizi para siswa.
“Ini harus dievaluasi. Jika tidak ada perbaikan, kami tidak akan segan-segan merekomendasikan penutupan operasionalnya,” tegasnya.
Irvan berharap seluruh pihak yang terlibat dalam program MBG dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, sehingga tujuan utama program untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, dapat tercapai.
