Depok, (BS) – Komisi D DPRD Kota Depok menegaskan bahwa Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) dan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2026 merupakan agenda prioritas yang harus berjalan maksimal. Meski begitu, Komisi D memberi catatan kritis terhadap adanya penurunan alokasi anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang dinilai berpotensi menghambat efektivitas program penting kota.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok, Siswanto, SH, usai rapat kerja bersama 14 OPD leading sector di ruang paripurna, Senin (15/9). Rapat digelar untuk meninjau secara detail rencana kerja dan RAPBD 2026 dari tiap OPD.
Dinas Pendidikan menjadi sorotan utama dengan program RSSG, yang akan mengalokasikan sekitar Rp 12,5 miliar kepada 49 sekolah swasta pada 2026. Siswanto menyebut RSSG sebagai kebijakan progresif yang digagas Wali Kota Depok, Supian Suri, untuk memperluas akses pendidikan berkualitas tanpa membebani masyarakat.
“RSSG adalah kebijakan progresif. Saat banyak daerah lain masih kebingungan membuat sekolah gratis, Depok berhasil melaksanakannya. Komisi D akan mengawal program ini agar tepat sasaran,” tegas Siswanto.
Selain pendidikan, Komisi D juga memberi perhatian pada persiapan Porprov 2026, di mana Depok menjadi tuan rumah. Event empat tahunan ini diproyeksikan memberi dampak ekonomi positif, mulai dari sektor perhotelan, UMKM, hingga pariwisata.
Namun demikian, Komisi D menyoroti sisi lain RAPBD 2026. Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) tercatat mengalami penurunan pagu anggaran, yang dikhawatirkan berdampak pada efektivitas program. Sementara di Bagian Kesejahteraan (Kesra), insentif pembimbing rohani dipangkas dari 2.000 menjadi 1.000 penerima manfaat.
Siswanto menegaskan, pengawasan DPRD melalui Komisi D sangat penting agar program prioritas kota tetap berjalan optimal, sekaligus memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran.
Rapat kerja ini dihadiri pejabat dari sejumlah OPD, di antaranya Kepala Bappedalitbang, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Disnaker, DP3AP2KB, Diporiwiyata, KONI, KORMI, Bagian Kesra, Direktur RSUD ASA dan RSUD KISA, serta Kepala BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Cabang Depok.
