Bogor, (BS) — Pemerintah Kabupaten Bogor kembali mencatatkan capaian positif pada Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi mengumumkan hasil SPI tersebut pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) di Yogyakarta, Selasa (9/12/25).
Kabupaten Bogor meraih skor 73,80 dan masuk kategori Waspada (Zona Kuning). Capaian ini sekaligus mengangkat posisi Kabupaten Bogor keluar dari Zona Merah, setelah sebelumnya tahun 2024 berada pada angka 71,91 di kategori Rentan. Dengan peningkatan 1,89 poin, Kabupaten Bogor menunjukkan tren perbaikan integritas yang signifikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Skor tersebut juga tercatat lebih tinggi dibanding Skor Integritas Nasional 2025 yang berada di angka 72,32, dan melampaui rata-rata capaian pemerintah daerah se-Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, Kabupaten Bogor menjadi salah satu daerah dengan peningkatan integritas terbaik di Jawa Barat tahun ini.
Pemkab Bogor menilai pencapaian ini semakin berarti karena diraih di tengah kompleksitas layanan publik di daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Jawa Barat. Meski tantangan pengelolaan birokrasi tinggi, pelaksanaan SPI dapat berlangsung optimal berkat komitmen seluruh perangkat daerah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan bahwa peningkatan ini merupakan bukti kerja keras dalam memperkuat budaya integritas, meningkatkan transparansi, serta meminimalkan potensi praktik korupsi melalui sistem pemerintahan yang lebih akuntabel.
SPI merupakan instrumen KPK untuk mengukur risiko korupsi dan efektivitas upaya pencegahan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Survei ini menjadi indikator penting dalam mendorong pembenahan tata kelola pemerintahan.
Pemkab Bogor memastikan akan terus memperkuat reformasi birokrasi dengan melakukan pembenahan menyeluruh pada seluruh lini pelayanan. Langkah tersebut menjadi bagian dari visi mewujudkan Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. (Dery)
